Mahkamah Konstitusi : The Guardian of Constitution[1]


Secara sederhana, konstitusi dapat dipahami sebagai dokumen yang memuat tentang hukum atau aturan operasional organisasi. Dalam konteks negara, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang harus dimiliki untuk menjalankan pemerintahan. Hampir seluruh negara di dunia memiliki naskah yang disebut konstitusi. Hanya Inggris dan Israel yang dikenal tidak memiliki naskah konstitusi yang tertulis. Tetapi bukan berarti kedua negara tersebut tidak memiliki aturan dasar.

Dilihat dari teori ketatanegaraan, konstitusi merupakan apa yang disebut Rosseau sebagai kontrak sosial. Suatu perjanjian antara rakyat yang memberikan haknya kepada negara untuk mengatur kehidupan mereka. Sebagai kontrak sosial, konstitusi paling tidak meliputi tiga hal yaitu konsensus tentang cita-cita hidup bersama, konsensus tentang format kenegaraan dan mekanisme hubungan antarorgan negara (rule of law), terakhir mengatur tentang mekanisme hubungan negara (state) dengan warga negara (citizen) termasuk pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar Repulik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) merupakan konstitusi atau sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Sebagai hukum dasar negara, isi UUD 1945 (sebelum diamandemen) ternyata masih sangat sederhana dan ringkas sehingga apa yang diatur di dalamnya menjadi kabur. Pasal-pasal yang ada menjadi longgar untuk ditafsiri secara berbeda oleh tiap penguasa. Masa orde baru merupakan bukti nyata kesewenangan penguasa untuk menafsirkan UUD sesuai dengan kepentingan. Sehingga diperlukan perubahan atau penyempurnaan UUD 1945.

Sejak pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD RI baru mengalami empat kali perubahan. Itupun baru dimulai pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Jumlah seluruh ayat dalam UUD 1945 sebelum diamandemen berjumlah 71 ayat sekarang menjadi 199 ayat. Dari 199 ayat UUD 1945, hanya 25 ayat yang tidak mengalami perubahan dan 174 ayat yang merupakan perubahan.

Dari komposisi jumlah ayat lama dan baru bisa dikatakan UUD RI hasil amandemen mengalami perubahan lebih dari 300 persen. Logikanya, UUD RI hasil amandemen tidak bisa lagi disebut Undang-Undang Dasar 1945 karena materinya yang jelas berbeda. Tetapi kenyataannya, term UUD RI 1945 masih dipakai sampai sekarang. Ada 2 alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama, pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan apapun. Perubahan dilakukan hanya pada batang tubuh jadi secara filosofis, UUD hasil amandemen sama dengan UUD 1945. Alasan kedua, bahwa perubahan UUD pada tahun 1999 disepakati menggunakan sistem addendum yaitu melalui naskah tambahan yang terpisah dari naskah asli UUD yang menurut tradisi Amerika disebut Amandemen. Jadi, naskah lama tidak berubah tetapi hanya ditambahi lampiran-lampiran perubahan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Repulik Indonesia. Dalam arti segala produk hukum, kebijakan atau tindakan warga negara tidak boleh bertentangan dengan 199 konstitusi tersebut. Bahkan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden juga tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut.

Lalu muncul pertanyaan, bukankah secara logika demokrasi, undang-undang merupakan cerminan keputusan mayoritas (majorian decision)? Karena UU dibuat oleh DPR sebegai representasi rakyat dan oleh presiden yang juga dipilih langsung oleh 60% jumlah seluruh rakyat Indonesia. Di sini perlu kita sadari bahwa kehendak mayoritas rakyat belum tentu merupakan kehendak semua rakyat dan memenuhi rasa keadilan. Dalam sebuah negara demokratis harus ada keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi yaitu kekuasaan yang didasarkan pada norma.

Untuk menjaga dan menjamin keterlaksanaan dari 199 ayat tersebut diperlukan badan pengawal yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi antara lain, sebagai pengawal konstitusi (the guardian constituton), satu-satunya badan yang berwenang menafsirkan konstitusi (the soul of interpreter), menjamin hak-hak asasi manusia, dan pengawal demokrasi.

Sebagai bagian dari fungsi yudikasi dan berbentuk peradilan, maka Mahkamah Konstitusi bersifat pasif, artinya menunggu adanya pengaduan dari rakyat baik institusi maupun individu. Tadi telah dikatakan bahwa MK terdiri dari sembilan hakim. Bedanya hakim di Mahkamah Agung dengan hakim di Mahkamah Konstitusi adalah di status hakim itu sendiri. Di Mahkamah Agung, jabatan hakim merupakan karir yang berjenjang layaknya pegawai negeri lainnya. Sedang di Mahkamah Konstitusi, status kehakimannya adalah karena jabatan artinya seseorang menjadi hakim karena ia menjabat anggota MK. Ketika telah lewat lima tahun masa jabatan atau karena sesuatu hal keluar dari keanggotan MK, otomatis status hakimnya juga hilang.

Hal lain yang juga disampaikan dalam perkuliahan adalah mengenai fenomena munculnya banyak lembaga kecil yang bersifat teknis dalam birokrasi di Indonesia. Awalnya, pembentukan lembaga-lembaga penunjang yang juga biasa disebut sebagai state auxiliary agencies bertujuan untuk efisiensi fungsi negara. Tetapi di Indonesia yang terjadi justru inefisiensi. Karena ada satu fungsi yang ditangani banyak lembaga dan sebaliknya, ada fungsi yang justru sama sekali tidak ada yang menangani.


[1] Resume atas materi Konstitusi dan Amandemen Konstitusi yang disampaikan oleh Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH. dalam Kuliah Umum Sistem Politik Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hari Sabtu tanggal 29 April 2006.

Penulis: maulinniam

Burung kecil terbang dalam kawanan, burung besar terbang sendirian. Aku hanya burung kecil yang belajar terbang sendirian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s