Pemberdayaan dan Partisipasi Politik Perempuan


Oleh :

Maulin Ni’am

Rr. Nisma Ayu

Pendahuluan

Sistem keluarga patriarkhi telah lama mengakar kuat di berbagai kebudayaan di dunia, termasuk di Indonesia. Ideologi patrilineal di dunia ini sudah diawali dari sejarah manusia purba. Pada masa berburu dan meramu, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Semua laki-laki dapat mengawini semua wanita dalam kelompok, dan anak-anak dipelihara secara bersama oleh semua anggota kelompok (poligami dan poliandri). Pada masa itu, terdapat sistem pembagian kerja secara seksual[1], yaitu laki-laki bertanggung jawab mengumpulkan makanan, sedangkan perempuan mengurus anak-anak. Kemudian, kemampuan beternak dan bertani muncul. Manusia mulai mengenal strata sosial, terutama berdasarkan tingkat kepemilikan dan keterampilan berburu. Mereka mengenal cara mengumpulkan kekayaan, yang kemudian akan diwariskan kepada anak-anaknya kalau pemiliknya meninggal dunia. Laki-laki sebagai pihak yang mengumpulkan harta selanjutnya ‘memaksakan’ sistem perkawinan monogami agar dia mengetahui mana anaknya yang sebenarnya.

Beberapa adat istiadat dan agama mengajarkan bahwa perempuan memiliki kedudukan di bawah laki-laki. Agama Islam misalnya, dalam Al Quran surat An-Nissaa (4: 34) menyebutkan, “kaum pria itu adalah pelindung bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan golongannya dari golongan perempuan, lagipula kedudukannya adalah sebagai pemberi nafkah dengan hartanya“[2]. Dari potongan ayat tersebut, dapat kita lihat bahwa perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dipimpin dan dilindungi oleh laki-laki. Dalam sejarah kekhalifahan Islam, pemimpin umat adalah laki-laki. Demikian pula apabila kita melihat sejarah berbagai etnis di Indonesia, hampir seluruh pemimpin adat, kepala suku, raja atau sultan, adalah laki-laki. Perempuan hanya sebagai ‘tokoh di belakang layar’ yang mendukung kesuksesan laki-laki.

Tak terkecuali dalam bidang politik. Posisi perempuan masih saja lemah dibanding laki-laki meski undang-undang mensyaratkan keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi. Namun dalam kenyataannya sistem politik kita belum cukup mampu mendongkrak partisipasi perempuan. Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Selain karena sistem yang memang cenderung mendiskriminasi, lemahnya posisi perempuan juga disebabkan kurang adanya kemampuan dan kemauan untuk setara.

Tulisan berikut mencoba mengkaji permasalahan tentang pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya posisi perempuan. Selanjutnya kita akan gali strategi yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan

Tujuan

  1. mengetahui permasalahan seputar isu pemberdayaan perempuan di bidang politik.
  2. mencari strategi yang tepat untuk pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Metode

Laporan ini merupakan hasil studi literatur. Data dikumpulkan melalui penelusuran data sekunder dan dokumen tulis (written document) seperti misalnya artikel, berita di media massa maupun makalah-makalah tentang partisipasi politik perempuan.

Pemberdayaan perempuan merupakan bidang kajian yang masih sangat luas. Namun dalam penulisan ini, secara khusus penulis membatasi paparan pada pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Ekonomi Politik Perempuan Indonesia

Perempuan Indonesia lebih banyak bekerja di sektor domestik rumah tangga. Walaupun saat ini sudah banyak wanita yang bekerja, wanita masih dibebani peran ganda. Wanita yang bekerja di sektor publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga sepulang bekerja. Meskipun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran wanita dengan pria telah lama dilakukan, wanita belum mendapatkan keadilan dalam bekerja di sektor publik. Secara umum, wanita yang bekerja di sektor publik masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam posisi dan jabatan yang sama, perempuan mendapat gaji yang relatif lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, wanita cenderung lebih terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan promosi jabatan, di samping sering dipandang kurang kredibel untuk memegang pekerjaan-pekerjaan penting.

Ketidakmandirian wanita Indonesia tercermin pula pada sistem pernikahan mereka. Dalam kondisi ekonomi negara Indonesia dimana tidak ada jaminan yang pasti bagi penganggur, orang miskin dan orang tua, dan dimana wanita relatif sukar mendapatkan pekerjaan, faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting bagi wanita. Pernikahan yang ada tidak hanya didasari oleh rasa cinta saja, namun juga mempertimbangkan faktor ekonomi pasangannya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, wanita cenderung memilih pasangan yang mapan secara ekonomi, untuk ‘mengamankan’ kehidupannya di masa depan. Sebagian besar wanita yang bekerja di sektor pubik secara finansial juga masih dibawah suaminya, karena pada umumnya mereka bekerja untuk membantu suaminya, untuk mendapatkan tambahan. Dari fakta seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa ditinjau dari sudut pandang ekonomi, secara umum wanita Indonesia masih bergantung pada laki-laki (suaminya).

Dengan kondisi demikian, secara ekonomi perempuan Indonesia lebih lemah daripada laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tergantung pada laki-laki. Kelemahan kemandirian ekonomi ini secara tidak langsung akan membawa implikasi yang lain, yaitu kelemahan memperoleh akses sosial dan politik. Perempuan yang secara ekonomi sangat tergantung pada suaminya pada umumnya menerima dominasi suaminya dan kurang dapat mengembangkan diri dengan mendapatkan akses yang memadai dalam dunia sosial dan politik.

Kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif

Menginjak era orde baru, kekuasaan yang cenderung militer mengubah tatanan kesetaraan yang telah terbentuk sejak era kemerdekaan menjadi pemerintahan yang berbau male oriented, berbau kekerasan dan pemaksaan ideologi. Pada ujungnya pemerintahan orde baru menempatkan peran perempuan sebatas sebagai pendamping, dan hal ini semakin memojokkan perempuan pada posisi yang semakin termarginalkan, terlebih lagi dengan dibentuknya wadah Dharma Wanita[3].

Kebijakan ini menjadi sangat menyesakkan bagi para aktifis perempuan yang tergabung dalam Kowani (Kongres Wanita Indonesia) Organisasi ini bertahan secara konsisten mewarisi sikap dan kepribadian para perempuan diawal kemerdekaan. Gerakan ini akhirnya tenggelam dengan mainstream yang menempatkan perempuan hanya sebatas pendamping, terlebih dengan maraknya istilah “ibu-ibu arisan” dan “ibu-ibu pejabat”, yang berkonotasi pada kehidupan hedonis dan kumpulan wanita-wanita ‘kelas atas’. Arus mainstream ini berjalan puluhan tahun, sepanjang kekuatan penanaman ideoogi oleh pemerintahan orde baru, sehingga hanya sedikit muncul perempuan-perempuan yang gigih dengan semangat juang Kowani dan memperjuangkan cita-cita Kartini ditengah-tengah arus yang menempatkan perempuan pada posisi yang sangat termarginalkan.

Era reformasi sedikitnya telah mengubah wacana yang ada. Peran perempuan menjadi semakin tersalurkan, akan tetapi perempuan yang mempunyai integritas tinggi lebih cenderung memilih untuk bergabung pada LSM yang sifatnya non-govermental. Kaum perempuan cenderung skeptis untuk bergabung dengan partai politik yang ada, karena partai-partai tersebut kurang memperhatikan aspirasi kaum perempuan.

Undang Undang menjamin hak keterwakilan perempuan untuk berkarya di berbagai jabatan publik. Misalnya, pasal 46 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sitem pengangkatan di bidang eksekutif dan judikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Demikan pula, pasal 49 ayat 1 UU tersebut menyebutkan bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan[4].

Secara normatif, tidak peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Namun, dalam kenyataan tingkat representasi wanita di badan legislatif pada berbagai tingkatan, termasuk DPRD Tingkat II (kabupaten), DPRD Tingkat I (propinsi) dan DPR RI (nasional), masih sangat rendah. Secara umum, perempuan kurang terwakili baik dalam arena politik maupun bidang lainnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriakal yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota. GBHN, dan berbagai instrumen politik dan hukum tidak secara eksplisit menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan namun tidak pula memberikan pembelaan dan kemudahan bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Ayat 27 menyatakan bahwa “Semua warganegara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintah,” sedangkan Ayat 28 menjamin “Kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.” Sekalipun demikian, dalam kondisi yang patriakhal perempuan menghadapi beberapa kendala untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

Mengenai kesejajaran perempuan dalam politik, terdapat Deklarasi Meksiko 1975 tentang Kesetaraan Perempuan (Equality of Women)[5]. Deklarasi ini menyebutkan bahwa perempuan adalah aktor vital dalam upaya mempromosikan kedamaian dunia dalam berbagai sektor, mulai dari keluarga, komunitas masyarakat dan partisipasi dalam politik[6]. Indonesia menjadi salah satu dari 101 negara yang turut meratifikasi ICCPR yang menjadi landasan legal dalam pelaksanaan hak-hak perempuan di negara yang bersangkutan dalam rangka pemenuhan standar hak asasi manusia yang didalamnya termasuk hak perempuan.

Dalam rangka memberdayakan perempuan dan hak untuk turut serta dalam aktivitas politik, PBB mengeluarkan resolusi pemenuhan 30% kuota perempuan di lembaga legislatif, sebagai suatu upaya bahwa kuota tersebut sebagai jaminan atas hak perempuan untuk turut aktif dalam perpolitikan nasional[7]. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kuota 30% ini, dunia perpolitikan kita dipenuhi isu maraknya partai-partai politik yang ingin menjaring calon anggota legislatif perempuan. Pemaksaan para pemimpin partai untuk memenuhi kuota 30% ini seringkali menjadi tanda tanya besar bagi berbagai kalangan pemerhati politik. Masalah yang sering diperdebatkan adalah adanya kesan pemaksaan, yaitu partai-partai memaksakan kuota 30% agar dapat lolos mengikuti pemilu legislatif.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan untuk dapat berunjuk gigi sebagai wakil rakyat yang betul-betul dapat mewakili aspirasi rakyat. Sementara itu, di lain pihak apabila wakil perempuan di legislatif berhasil, muncul perdebatan baru yaitu masalah kelayakan perempuan menduduki kuota 30% dan kemampuan perempuan duduk sebagai tokoh yang memformulasikan kebijakan bagi publik.

Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

1. Budaya Patriarkhi masih mengakar kuat di Indonesia

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, kebudayaan patriarkhi sudah mengakar kuat di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sedangkan agama Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (QS 4:34). Saat Megawati mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2004 lalu, beberapa kalangan terutama yang berlatarbelakang agama Islam menyinggung hukum Islam ini, dan beberapa kalangan berpendapat Megawati tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Megawati dianggap melanggar kodrat sebagai perempuan, yang seharusnya adalah kaum yang dipimpin oleh laki-laki.

Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari ± 400 etnis tidak dapat dilepaskan dari adat istiadat dan pola-pola kebiasaan masyarakat yang telah lama berjalan. Demikian pula dalam hal kepemimpinan di tampuk pemerintahan. Posisi sebagai kepala adat, kepala suku, atau kepala daerah selalu didominasi oleh laki-laki. Demikian pula dalam sistem pemerintahan feodalistik di beberapa suku bangsa di Indonesia. Raja-raja dan sultan adalah laki-laki, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai putra mahkota, dan kedudukan ini tidak dapat diwariskan pada anak perempuan apapun alasannya. Bahkan, gelar kebangsawanan pada kerajaan dan kasultanan seperti ini juga diwariskan melalui garis keturunan ayah. Karakteristik masyarakat Indonesia yang memahami ajaran agama serta tidak terlepas dari adat istiadat dan budayanya merupakan hambatan bagi perempuan Indonesia untuk dapat bangkit dan berpartisipasi aktif dan nyata dalam dunia politik. Ini adalah hambatan yang sifatnya kultural.

2. Stereotip yang melekat pada perempuan

Stereotip (citra baku) terhadap gender tertentu kadang bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Terdapat stereotip yang memandang perempuan sebagai makhluk yang bertanggung jawab menjaga nilai-nilai adiluhung di rumah, penyambung keturunan, lemah, lembut, lebih emosional, kurang rasional, manja, bergantung, fisik kurang kuat, pasif, lemah, penakut, menjadi obyek seksual dari laki-laki, inferior dan cenderung mengalah[8]. Bahkan, wanita distereotipkan sebagai makhluk untuk dilihat, bukan untuk didengar[9]. Wanita lebih dianggap sebagai sebuah obyek dan ditempatkan dalam posisi sub-ordinasi di bawah laki-laki. Dengan stereotip bahwa wanita adalah makhluk yang emosional, kurang rasional, pasif dan lemah, wanita dideskreditkan dalam kiprah di wilayah publik. Wanita dianggap tidak pantas memegang peranan sebagai pemimpin dan penentu kebijakan. Wanita juga cenderung dipandang sebelah mata dalam berargumentasi. Oleh karena itu, wanita cenderung menemui hambatan apabila berargumen, terutama di ruang publik. Dalam kampanye politik, selain harus berusaha menciptakan reputasi yang baik seorang politisi wanita harus bekerja lebih keras untuk dapat mempersuasi masyarakat.

3. Sebagian besar perempuan memiliki ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki

Faktor penghambat yang lain adalah ketergantungan ekonomi wanita terhadap laki-laki. Ketergantungan ekonomi membuat wanita lemah dalam aspek yang lain, termasuk kemandirian dalam mengambil keputusan, akses sosial, politik dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Sebagian besar politisi wanita juga terbentur masalah ketergantungan ekonomi. Kampanye politik membutuhkan dana yang tidak sedikit, di tingkat yang paling rendah (pemilihan ketua desa) sekalipun. Wanita yang secara ekonomi sangat tergantung pada laki-laki tentu saja akan menemui hambatan besar masalah pendanaan kampanye ini. Meskipun ia memiliki kualifikasi sebagai tokoh politik yang potensial, wanita yang tidak mandiri secara ekonomi tidak dapat berbuat banyak. Cita-cita dan karir politiknya akan sangat tergantung pada suaminya, apakah suaminya mau dan mampu mendanai kampanye politiknya atau tidak.

Lantas, apakah wanita yang memiliki pekerjaan dan bahkan memiliki pendapatan lebih tinggi daripada suaminya tidak menemui hambatan ekonomi untuk berpartisipasi aktif di dunia politik? Hal tersebut tergantung pada pola hubungan interpersonal keduanya dalam rumah tangga. Pada umumnya, di keluarga dimana peran suami sangat dominan, wanita dengan kondisi finansial lebih mapan tetap akan mematuhi suaminya dalam pengelolaan keuangannya.

4. Kurangnya keinginan perempuan

Secara umum, keinginan atau kemauan politik perempuan untuk dapat memperjuangkan dirinya setara dengan laki-laki masih rendah. Padahal, saat ini kebebasan perempuan untuk terjun ke dunia politik sudah dijamin secara tegas dalam perubahan peraturan perundang-undangan politik.

5. Masih sedikit partai politik yang memiliki kader perempuan

Pada umumnya, partai politik peserta pemilu belum memiliki kader perempuan yang mempunyai potensi yang cukup besar dan memadai untuk dapat diandalkan sebagai kader guna menunjang struktur organisasi kelembagaan politik yang berkualitas. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa partai politik belum yakin menggunakan kader perempuan untuk meningkatkan kualitas partai dalam meraih simpatisan yang cukup besar dari masyarakat atau pemilih, yang pada akhirnya bagi kemenangan partai politik pada setiap pemilu.

6. Belum tersusunnya modul pendidikan politik yang mengandung muatan atau substansi berdasarkan prinsip perpektif gender secara nasional maupun substansi gender secara regional, internasional atau global.[10]

Dengan demikian, upaya menegakkan kesejajaran perempuan dengan laki-laki dalam politik masih terbentur pandangan dan pemikiran masyarakat umum yang belum mengerti tentang hal tersebut. Tidak adanya modul ini juga memperlambat diseminasi ideologi bahwa perempuan memiliki hak yang mutlak sama dengan laki-laki dalam dunia politik.

7. Koordinasi yang masih lemah.

Masih lemahnya kinerja dan jalinan jaringan kerja (networking) antara institusi politik perempuan yang telah ada dalam mengupayakan peningkatan peran politik perempuan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif[11], di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan upaya perempuan untuk mendapatkan peran politik kurang terakomodasi.

8. Kurangnya komunikasi politik

Jalinan mata rantai yang komunikatif dalam bentuk jaringan kerja (net working) antar institusi politik perempuan baik antar pemerintah, pusat, daerah dan masyarakat serta pers atau media untuk menghimpun kekuatan politik perempuan belum terbangun. Perjuangan perempuan untuk mendapatkan peran politik masih dilakukan sendiri-sendiri tanpa dukungan yang terintegrasi.

Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan

1. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan

Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi perempuan. Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk mendukung peningkatan representasi perempuan di parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan sebuah sinergi usaha.

Pengembangan jaringan-jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha, penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen.

2. Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik

Mengupayakan untuk menduduki posisi-poisisi strategis dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang kebijakan partai.

3. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik

Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia adalah wanita.

4. Membangun akses ke media

Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan masyarakat umum.

5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan

Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan. Sebagaimana dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY yang berencana melakukan roadshow ke seluruh kecamatan dan desa di DIY guna melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik melalui sosialisasi UU Pemilu (Kedaulatan Rakyat, 05/05/2008).

6. Meningkatkan kualitas perempuan

Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

7. Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan

Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu telah kembali mensyaratkan kuota 30% perempuan bagi partai peserta pemilu. Sebuah langkah affirmative action yang patut kita dukung.

Daftar Pustaka

Budiman, Arief. 1985. Pembagian Kerja Secara Seksual. Jakarta: PT Gramedia.

Widyatama, Rendra. 2006. Bias Gender dalam Iklan. Yogyakarta: Media Pressindo.

Parawansa, Khofifah Indar. “Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia,” dalam Jurnal Internasional IDEA, 2002, halaman 41-52.

Internet

http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?d-materi&do+view, tanggal akses 20 Mei 2008 pukul 17.20

http://www.ham.go.id/index.HAM.asp?menu, tanggal akses 20 Mei 2008 pukul 17.15

http://www.menegpp.go.id, tanggal akses 20 Mei 2008 pukul 17.05

www.kr.co.id tanggal di akses 04 Juni 2008 pukul 00.17


[1] Arief Budiman, 1985. Pembagian Kerja Secara Seksual. Jakarta: PT Gramedia. Halaman 19

[2] Departemen Agama RI, 1986. AlQuran dan Terjemahannya.

[3] http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?d-materi&do+view, tanggal akses 20 Mei 2008 pukul 17.20

[4] http://www.ham.go.id/index.HAM.asp?menu, tanggal akses 20 Mei 2008 pukul 17.15

[5] http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?d-materi&do+view, tanggal akses 20 Mei 2008 pukul 17.20

[6] Ibid

[7] http://www.ham.go.id/index.HAM.asp?menu, tanggal akses 20 Mei 2008 pukul 17.15

[8] Rendra Widyatama, 2006. Bias Gender dalam Iklan. Yogyakarta: Media Pressindo. Halaman 7

[9] Ibid

[10]http://www.menegpp.go.id, tanggal akses 20 Mei 2008 pukul 17.05

[11] Ibid

Penulis: maulinniam

Burung kecil terbang dalam kawanan, burung besar terbang sendirian. Aku hanya burung kecil yang belajar terbang sendirian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s