Perkembangan Teknologi Komunikasi: Siapa Diuntungkan ?


Tinjauan atas Regulasi Sektor Bisnis Telekomunikasi di Indonesia

Pengantar

Peranan teknologi informasi dan komunikasi kian hari dirasakan semakin penting. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut menjadi pilar penyangga bagi kesuksesan pembangunan di berbagai bidang. Hingga saat ini perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, bisnis dan lain sebagainya menjadi semakin pesat berkat kehadiran teknologi komunikasi. Sebagai konsekuensinya, segala hal yang berkaitan dengan teknologi komunikasi menjadi industri baru yang sangat menjanjikan.

Dalam era globalisasi sekarang ini yang dicirikan dengan adanya kesalingterkaitan atau interrelasi antara satu sama lain di seluruh dunia menyebabkan semakin luas dan bebasnya pertukaran barang, jasa, modal bahkan gagasan melintasi batas-batas negara. Bisa dikatakan bahwa globalisasi merupakan medan pertarungan budaya, nilai, modal, ideologi di dunia, yang tentunya difasilitasi oleh adanya teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga pembangunan di tiap negara, khususnya Indonesia, tidak boleh mengabaikan bidang teknologi komunikasi yaitu dengan meningkatkan daya jangkau dan mutu pelayanannya.

Kenyataan diatas menyadarkan kita bahwa industri telekomunikasi merupakan cabang produksi penting yang benar-benar harus dikelola negara demi kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 :

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sarana dan prasarana telekomunikasi (frekuensi, satelit, menara pemancar dan lain sebagainya) merupakan kekayaan alam Indonesia. Sebagaimana bumi, air dan kekayaan alam lainnya, sarana dan prasarana telekomunikasi juga bersifat terbatas. Sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam penggunaannya. Dengan harapan potensi tersebut bisa dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat.

Tulisan berikut ingin melihat bagaimana peran negara dalam hal ini pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi aset telekomunikasi. Hal tersebut dilihat dari regulasi yang dibuat terutama Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No. 37 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemilihan UU No. 36 tahun 1999 dimaksudkan untuk mengetahui pandangan pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan telekomunikasi. Sedang UU Penanaman Modal digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah dalam upaya mengatur iklim usaha yang kondusif bagi investasi.

Pasar Monopoli-Oligopoli

Pada awal kehadirannya di Indonesia, pembangunan teknologi komunikasi masih dikendalikan oleh pemerintah. Badan usaha milik negara yang diserahi untuk mengembangkan teknologi komunikasi di Indonesia adalah PT Telkom.

Sebelum telepon seluler masuk ke Indonesia sekitar tahun 1984, teknologi komunikasi kita masih menggunakan sistem telepon kabel yang mengharuskan adanya jaringan telekomunikasi (network) yang menghubungkan antara sentral telepon dengan terminal (pesawat telepon) pelanggan (Saydam, 2005: 183). Dari sentral telepon tersebut kemudian disambungkan dengan sentral telepon lain melalui jaringan kabel baik yang melalui tiang, ditanam di tanah atau melalui kabel bawah laut. Bila kita ingin memasang telepon rumah maka harus menunggu berbulan-bulan lamanya. Karena pemasangan sambungan telepon tidak mungkin melayani satu per satu pelanggan. Maka tak heran bila perkembangan teknologi komunikasi pada saat itu berjalan sangat lamban.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, pada tahun 2005 saja pelanggan telepon tetap hanya berjumlah 14,2 juta pelanggan seluruh Indonesia. Dengan tingkat kepadatan (density) 6,6 persen yang dapat diandaikan bahwa setiap 100 penduduk hanya terdapat 6 hingga 7 orang yang memiliki sambungan telepon. Pelanggan telepon tetap di kota-kota besar berjumlah hanya 10-25 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan di pedesaan malah berjumlah kurang dari 0,2 persen dengan catatan bahwa masih banyak desa yang tanpa telepon.

Baru pada tahun 1984 teknologi seluler masuk untuk pertama kalinya di Indonesia dengan teknologi Nordic Mobile Telephone (NMT) dan berkembang hingga tahun 1992. pada periode ini bentuk ponsel yang beredar di masyarakat masih berukuran sangat besar dengan berat rata-rata 450 gram. Ponsel masih merupakan barang mewah dan sangat mahal. Harga per unit bisa mencapai 10 juta. Otomatis, ponsel pada saat itu hanya dimiliki oleh kalangan elit yaitu para pengusaha besar dan pejabat tinggi saja.

Ada dua sistem teknologi seluler yang dikenal saat itu, NMT 470 yang digunakan oleh PT Rajasa Hazanah Perkasa dan sistem AMPS (Advance Mobile Phone System) yang digunakan oleh PT Elektrindo Nusantara, PT Centralindo, PT Panca Sakti dan PT Telekomindo

Pasca proyek percontohan sistem seluler digital GSM (Global System for Mobile Communication) oleh PT Telkom di akhir tahun 1993, dimulailah era ponsel GSM di Indonesia. Diawali oleh PT Satelit Indonesia (Satelindo) yang beroperasi di Jakarta dengan meluncurkan kartu pra-bayar Mentari. Berdirinya PT Telkomsel sebagai anak perusahaan dari PT Telkom yang memfokuskan diri sebagai operator GSM dengan dua layanan yaitu kartu Halo (pascabayar) dan Simpati (prabayar). Kemudian pada tahun 1996 disusul PT Exelcomindo Pratama sebagai tiga operator nasional GSM di Indonesia.

Hingga awal tahun 2000, perusahaan penyedia layanan telekomunikasi masih didominasi tiga operator GSM tersebut. Namun di sisi lain, industri ponsel berkembang cukup pesat. Berbagai merek ponsel mulai beredar di pasaran. Masing-masing menawarkan berbagai keunggulan baik dalam bentuk, ukuran, harga dan teknologi yang digunakan. Meski sempat terkena dampak krisis moneter di tahun 1997 bisnis jasa telekomunikasi masih menjanjikan keuntungan besar bagi investor (Saydam,2005: 105-107).

Membuka Pasar Persaingan

Reformasi politik yang terjadi pada bulan Mei 1998 telah membawa perubahan besar di segala aspek kehidupan. Pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan good governance dengan menciptakan kehidupan politik yang demokratis, membuka ruang partisipasi dan otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Sementara itu masyarakat juga terus mengalami perubahan. Kran kebebasan seolah terbuka lebar. Suara-suara yang sebelumnya tabu diperdengarkan seolah berebut untuk berteriak lantang. Akses terhadap informasi dan pengetahuan mendapat perlindungan hukum. Perkembangan teknologi informasi berbasis internet semakin berkembang. Isu-isu seputar cyberspace hangat dibicarakan sebagai kekuatan baru yang akan merombak cara dan pola komunikasi manusia.

Dengan latar sosial dan politik semacam itulah pemerintah, bersama DPR tentunya, menetapkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menggantikan UU No. 3 tahun 1989 tentang hal yang sama.

Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, ada beberapa perubahan besar yang terjadi dalam bisnis telekomunikasi di negara ini. Beberapa perubahan tersebut antara lain

1. Persaingan yang semakin terbuka lebar.

Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan hukum milik swasta bahkan koperasi. Artinya, dengan membuka pasar persaingan secara lebih terbuka, pihak operator tentu akan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanannya.

Setidaknya ada peningkatan dalam tiga hal yaitu pertama, daya jangkau masyarakat atas teknologi komunikasi meliputi harga yang semakin kompetitif dan luas jaringan. Kedua, peningkatan fasilitas atau fitur yang ditawarkan mulai dari fitur primer berupa panggilan dan SMS, fitur sekunder (SMS suara, MMS, Reminder, Radio) hingga fitur yang tergolong tersier (video call, teleconference, aplikasi internet). Ketiga, peningkatan teknologi untuk menyediakan jasa komunikasi yang murah dan nyaman. Misalnya dengan munculnya beragam sistem telekomunikasi yang digunakan mulai dari GSM, CDMA, 3G hingga VoIP yang saat ini sedang ramai dibicarakan.

2. Munculnya bisnis penunjang berbasis telekomunikasi

Bisnis telekomunikasi ternyata tidak hanya terbatas pada jasa penyedia layanan (operator) telekomunikasi. Dengan fasilitas ponsel yang semakin kompleks, kini mulai menjamur bisnis penunjang berbasis telekomunikasi. Sebagai contoh munculnya jasa layanan informasi dan hiburan dengan melakukan registrasi via SMS, munculnya bisnis penyedia content semacam ringtone, nada sambung pribadi, download lagu dan lain-lain.

Undang-Undang Penanaman Modal atau Undangan Penanaman Modal

Tanggal 29 Maret 2007 yang lalu pemerintah baru saja mengeluarkan Undang-Undang No 37 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemerintah beranggapan bahwa Undang-undang tersebut dibutuhkan untuk meciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dalam negeri. Namun banyak pihak menilai UU tersebut akan mengancam perekonomian rakyat kecil. Kesan kuat yang muncul dalam undang-undang tersebut adalah undangan bagi modal asing untuk ikut menyantap kue investasi dalam negeri. Pendapat yang lebih ekstrim adalah kita sedang menyerahkan bangsa Indonesia kepada kekuatan kapitalisme global.

Alasan yang mendasari pandangan minor terhadap UU Penanaman Modal adalah

· Perlakuan yang sama bagi investor tanpa membedakan asal negara (pasal 6 ayat 1).

· Kegiatan penanaman modal terbuka hampir di semua jenis usaha (pasal 11 ayat 1).

· Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing (pasal 7 ayat 1).

Jelas ini mengancam investor dalam negeri yang seringkali kalah dalam banyak hal terutama modal dan keahlian dibanding investor asing. Akibatnya dapat diprediksi yaitu penumpukan modal oleh kekuatan kapitalis.

Kaitannya dengan bisnis telekomunikasi di Indonesia adalah kenyataan bahwa saat ini kekuatan asing mulai menancapkan kukunya di Indonesia. Ironisnya, kekuatan asing itu justru ada di perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang saat ini menguasai pasar komunikasi Indonesia. Berdasarkan catatan mantan Direktur di Telkomsel, Indosat, dan Telkom, Garuda Sugardo (www.mail-archive.com) 35 persen saham PT Telkomsel dimiliki oleh SingTel (Singapura), PT Indosat sejak dua tahun lalu sekitar 42 persen sahamnya sudah dikuasai STT Singapura, sekitar 35 persen milik publik sejak tahun 1995, dan kini sisanya tinggal 13 persen milik pemerintah. Sedangkan PT Exelcomindo Pratama (XL) kini pun tengah sibuk memperbarui manajemennya menyusul kehadiran Telekom Malaysia (TM) yang telah mengakuisisi 27,3 persen saham.

Selain di ketiga pemain utama bisnis komunikasi Indonesia, muncul Maxis Malaysia yang kini hadir dengan 51 persen sahamnya di Lippo Telecom GSM yang memiliki lisensi seluler 3G. yang terakhir, kabar bahwa pemegang lisensi 3G pertama di Indonesia, yaitu Cyber Access Communication (CAC) milik Charoen Phokpand asal Thailand, telah pula melepas 60 persen sahamnya ke Hutchinson Telecom asal Hongkong yang memperkenalkan dirinya dengan sebutan 3 (tri). Bagaimanapun, 100 persen tetap dikuasai investor asing. Sebagai penutup, kembali penulis ingin mengajukan pertanyaan seperti di awal siapa yang diuntungkan oleh perkembangan bisnis telekomunikasi kita. Kita sebagai pengguna atau mereka kaum kapitalis?

Yogyakarta, 9 April 2007

Daftar Pustaka

Kusumawarti, SS. 2006. Bahan semiloka Diseminasi informasi dalam agenda Reformasi Menuju Masyarakaty Demokratis kerjasama DEPKOMINFO dan ISKI di Jakarta 13-15 september 2006.

Saydam, Gouzali. 2005. Teknologi Telekomunikasi Perkembangan dan Aplikasi. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat

Undang-Undang Nomer 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomer 37 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penulis: maulinniam

Burung kecil terbang dalam kawanan, burung besar terbang sendirian. Aku hanya burung kecil yang belajar terbang sendirian.

2 thoughts on “Perkembangan Teknologi Komunikasi: Siapa Diuntungkan ?”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s