Tinjauan atas Kode Etik Jurnalistik


Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Kode Etik Jurnalistik, kebebasan pers dibutuhkan sebagai sarana informasi masyarakat demi peningkatan kualitas kehidupan manusia. Namun kebebasan pers bukan berarti bahwa pers memiliki kebebasan sebebas-bebasnya dalam mencari, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga kebebasan yang diberikan kepada pers tidak berubah menjadi kebablasan pers.

Mengingat kebebasan berpendapat, berekspresi dan pers merupakan hak asasi tiap orang yang dilindungi undang-undang, maka muncul pertanyaan lalu siapa yang bisa atau lebih tepatnya berwenang mengontrol tiap jurnalis agar tidak kebablasan? Jawabannya adalah kembali pada jurnalis itu sendiri yang kemudian membentuk perkumpulan atau asosiasi. Dengan alasan itu, maka disusunlah pedoman etika pers yang lazim disebut Kode Etik Jurnalistik.

Untuk menilai apakah kode etik jurnalistik itu layak atau tidak bisa dilihat dari kelengkapan unsur yang harus ada didalamnya. Dalam kuliah etika komunikasi, Bang Hadi menjelaskan bahwa sebuah acuan/pedoman profesi seyogyanya mencakup dua hal yaitu  code of ethics (pedoman etika) dan code of conduct (pedoman perilaku). Pengertian kedua istilah itu seringkali tumpang tindih, kabur bahkan dianggap sama. mungkin karena memang tidak ada batasan yang tegas. Namun setidaknya, lanjut bang Hadi, perbedaan keduanya bisa dilihat dari rumusannya. Code of ethics selalu berisi tentang harapan atau kondisi ideal yang diinginkan terjadi. Kode etik tersurat melalui visi dari asosiasi masing-masing profesi, dalam hal ini tentunya jurnalis. Sedangkan code of conduct merupakan panduan tentang perilaku atau tentang cara bagaimana agar harapan itu terwujud. Bila sebuah kode etik profesi tidak memuat keduanya bisa dikatakan kode etik itu mengalami kepincangan.

Pada awalnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memiliki kode etik sendiri yang memuat 18 item/pasal (www.asiamaya.com) namun pada tahun 2006 direvisi menjadi hanya 11 pasal sesuai dengan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia. Bila menelaah rumusannya, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau nama lainnya Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) tersebut sudah memuat kode etik dan kode perilaku. Memang secara tertulis keduanya tidak dipisahkan, kode perilaku tercantum dalam penafsiran masing-masing pasal.

Secara substansial, sebelas pasal dalam KEJ sudah cukup jelas dan komprehensif untuk dijadikan acuan bertindak bagi jurnalis. Misalnya dalam pasal 1 ditulis bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Selanjutnya dalam penafsiran pasal tersebut masing-dijelaskan bahwa independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. begitu pula tentang pengertian berita yang akurat, berimbang dan tidak beriktikad buruk.

Bagaimana penerapannya di lapangan, tentu kembali pada individu masing-masing. Namanya saja etika, ia tidak memiliki konsekuensi apapun kecuali sanksi moral berupa perasaan bersalah. Kalau toh di bagian akhir rumusan KEJ menyinggung tentang sanksi atas pelanggaran kode etik, tidak secara tegas disebutkan bentuk sanksinya. Hanya disebutkan bahwa Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers yang artinya masih bisa dikompromikan apakah wartawan tertentu melanggar atau tidak.

Penulis: maulinniam

Burung kecil terbang dalam kawanan, burung besar terbang sendirian. Aku hanya burung kecil yang belajar terbang sendirian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s