Catatan untuk (Calon) Da’i Muda Kampus | @31HariMenulis

Pagi tadi saya dipercaya untuk berbagi ilmu kepada calon Da’i Muda Kampus pada kegiatan Pembinaan Da’i Muda Kampus: Optimalisasi Potensi Mahasiswa untuk Pemberdayaan Masyarakat. Acara ini digagas oleh jurusan Sastra Asia Barat FIB UGM dengan mengundang beberapa aktivis mushola atau lembaga dakwah kampus di berbagai fakultas. Utamanya adalah mereka yang akan mengikuti program KKN bulan depan.

Biasanya dalam KKN, mahasiswa harus menjadi mahasiswa multitalenta dan serbabisa. Masyarakat tidak mau tahu apa jurusan kuliah kita, apa yang kita pelajari di kampus. Masyarakat hanya tahu mahasiswa adalah orang pinter. Mahasiswa KKN adalah sumber daya yang harus dimanfaatkan. Termasuk urusan ceramah atau kultum. Paling minim, jadi guru TPA bagi anak-anak kampung. Padahal tidak semua mahasiswa ngajinya lancar.

Saya kebagian materi pertama yaitu public speaking. Bu Zulfa beberapa hari sebelumnya berpesan khusus agar materinya dirancang sedemikian rupa sehingga peserta jadi semangat dan betah. Sebenarnya juga karena di antara para pemateri lainnya, saya mungkin yang paling muda makanya diplekotho.*seniorselalubenar

Di sini saya tidak akan menceritakan materi presentasi saya. Bila rekan-rekan menginginkan sila pelajari atau unduh di sini. Saya hanya akan membahas sedikit dari sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dibahas.

  1. Kadang yang namanya penceramah bisa juga salah yang kemudian membuat masyarakat kurang respek pada pembicara. Bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut?
  2. Sebagai Da’i, kita dituntut atau setidaknya diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang agama.
  3. Bagaimana jika kita blank (mendadak lupa materi) di tengah-tengah kita ceramah? Padahal kita tidak bisa sembarangan dalam menyampaikan masalah keagamaan.
  4. Bolehkah kita mendoktrin masyarakat tentang suatu ajaran?

Jawaban dari pertanyaan pertama. Langkah pertama memperbaiki kesalahan adalah mengakui adanya kesalahan. Jika kita sebagai pembicara tidak mau mengakui bahwa ada yang salah dalam penyampaian kita, jamaah pun akan kehilangan respeknya pada kita. Kalaupun misalnya kita tahu bahwa pandangan kita lebih benar dari pandangan orang awam, tetaplah minta maaf dengan mengatakan mungkin CARA kita menyampaikan sesuatu itu yang salah. Tidak ada salahnya kita bersikap merendah kepada jamaah. Lagipula orang yang meminta maaf belum tentu dialah pihak yang bersalah.

Untuk jawaban pertanyaan kedua, kita harus cermat dan adil dalam melihat segala sesuatu sesuai porsinya. Agama tidak hanya berupa dalil, ayat, atau hadist saja. Agama juga bukan melulu soal ibadah formal berupa sholat, zakat, wirid, dan lain sebagainya. Apakah menurutmu bicara tentang mesin produksi tidak berhubungan dengan agama? Apakah bicara tentang kebersihan, gotong royong, menjaga kebersihan, merawat kerukunan dan toleransi antarwarga bukan merupakan bagian dari agama?

Agama adalah jalan hidup dan cara kita menyikapi segala sesuatu. Kita menyingkirkan batu dari tengah jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan yang lain itu bisa bermakna spiritual. Kita kampanye go green, merawat lingkungan itu juga bagian dari misi kekhalifahan manusia untuk merawat/mengolah alam semesta. Bahkan kita menggalang dukungan untuk merawat kucing liar, anjing kurap di jalanan itu juga bisa dimaknai secara agama. Bukankah pernah ada seorang pelacur yang masuk surga gara-gara mendahulukan jatah minumnya untuk anjing yang ia temui di pinggir sumur. Ia ambil air dengan selop sepatunya lalu diminumkan ke anjing tersebut. Setelah itu ia meninggal dunia tanpa sempat minum untuk dirinya sendiri..

Jadi, jika kita tidak hafal ayat quran atau hadist, tidak perlu minder. Kalau memang tidak PD dengan bacaan arab kita ya ga usah pakai bahasa arab. Kita bukan penutur bahasa Arab kok. Dalil itu tidak hanya yang tersurat tetapi juga yang tersirat. Begitu banyak ayat yang tersirat dalam hamparan semesta, gunakan saja. Jika tiba-tiba blank, tidak ingat ayat singkat yang sudah kita hafal, ya sudah ga usah dipaksa. Bicara saja dengan bahasa sehari-hari.  Bicaralah tentang topik atau fenomena masyarakat sehari-hari tetapi dengan kesadaran bahwa itu kita kerangkai dalam konteks ajaran agama.

Kemudian soal doktrin, lho kita ini siapa? Buat apa mereka didoktrin?

Kita bisa berangkat dari nama acara ini yaitu pembinaan Dai Muda. Anda semua ini dianggap sebagai calon Da’i. Dai itu dari bahasa apa? Artinya apa? Dai itu dari bahasa arab. Akar katanya adalah Da’ayad’u artinya menyeru, memanggil, atau mengajak. Pelakunya disebut Da’i. Dari istilah bahasanya saja Da’i tidaklah tepat jika melakukan doktrinasi. Cobalah kita setia pada makna dari kata-kata yang kita gunakan. Kalau mengaku da’i tugas kita, tanggung jawab kita ya sebatas MENGAJAK bukan menyuruh, memerintah, apalagi memaksa orang lain untuk mengikuti kebenaran yang kita yakini. Seorang da’i memang harus yakin dalam menyampaikan kebenaran, tetapi juga perlu dilengkapi dengan sikap rendah hati.

Allahu a’lam bisshawab

Sedikit tentang Perkembangan Game Online di Indonesia | @31HariMenulis

Sore tadi saya datang ke Jogja Media Net untuk mencari data seputar peta teknologi digital di Jogja. Data yang saya bayangkan antara lain jumlah pengguna internet, jumlah warnet, jumlah game center, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka membantu riset salah satu dosen favorit saya. Tema risetnya adalah game online dan parental mediation.

Lalu saya bertemu dengan mas Eka Indarta dari Jogja Media Net. Saya sampaikan maksud kedatangan sembari menjelaskan sekilas penelitian dan data yang dibutuhkan. Mas Eka ini orangnya baik dan kooperatif dengan peneliti(an). Meskipun dia seorang praktisi, dia rajin mencari dan mengumpulkan literatur tentang teknologi komunikasi dan informasi, new media, dan lain sebagainya. Senangnya lagi, Mas Eka ini termasuk praktisi yang tidak pelit berbagi data dan mendiskusikannya. Bahkan sepanjang saya mengenalnya, dia cocok jadi pengajar. Dalam diskusi-diskusi ia menjelaskan teknologi informasi dengan konsep-konsep ilmiah, mengeja definisi suatu istilah, juga memberikan contoh terapannya.

Berkaitan dengan data yang saya butuhkan, Mas Eka malah memberikan masukan bagi penelitian ini. Menurutnya sekarang terjadi pergeseran definisi tentang akses internet, yaitu dari akses publik (melalui fasilitas umum seperti hotspot maupun warnet) menjadi akses personal. Hampir semua orang sekarang mengakses internet dari perangkat mobile yang bersifat personal mulai dari laptop, tablet, smartphone, dan HP kurang smart. hehe

Berbicara tentang game online, sekarang sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan jumlah game center di suatu daerah. Alasannya adalah bahwa sekarang pengguna game cenderung bergeser dari perangkat fixed (PC misalnya) ke mobile gadget. Dalam pameran-pameran komputer akhir-akhir ini, tingkat penjualan PC menurun secara signifikan sementara penjualan laptop, tablet, dan smartphone meningkat tajam. Oleh karena itu konsep yang lebih relevan digunakan sekarang adalah penetrasi internet. yaitu jumlah pengguna internet dibandingkan jumlah seluruh penduduk di suatu daerah.

Terkait dengan penetrasi internet, Jogja boleh berbangga karena tingkat penetrasi internetnya lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Penetrasi internet di DIY mencapai 38,5%, sedangkan DKI sebesar 36,9%. Jika dilihat dari perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, sebagian besar (63%) pengguna internet di Jogja menggunakan perangkat komputer dekstop, sedangkan di DKI mayoritas menggunakan smartphone.

Konsep yang menarik lainnnya adalah pengklasifikasian pengguna internet yaitu digital imigrant dan digital native. Digital imigrant adalah pengguna internet yang mengenal internet saat dewasa. Umumnya saat ini mereka yang berusia 34 tahun ke atas. kelompok ini sering merasa harus selalu belajar menyesuaikan diri untuk mengoperasikan gadget, bagaimana menggunakan email, dan jejaring sosial. mereka ini juga tidak mudah untuk berganti-ganti platform perangkat lunak.

Digital native adalah generasi pengguna internet yang lahir dan berkembang dalam era internet yang serba terdigitalisasi dan terkoneksi. kelompok ini cenderung membentuk tren di dunia maya. Mereka mulai mengadopsi istilah-istilah yang berasal dari pengalaman berinternet ke dalam bahasa sehari-hari misalnya lemot, copy paste, konek. mereka yang termasuk dalam digital native saat ini adalah mereka yang berusia di bawah 34 tahun.

Kembali soal game online, ada beberapa kecenderungan pergeseran pengguna dan format game online. Pertama, game online berkembang dari game ‘berat’ ke game yang ‘ringan’. Yang dimaksud dengan game berat adalah game yang menuntut perangkat dan kecepatan data dengan spesifikasi yang tinggi untuk memainkannya. yang termasuk game berat antara lain DOTA, Ragnarok, dan Winning Eleven. Sedangkan game ringan adalah game dengan visual dan cara kerja yang sederhana sehingga tidak membutuhkan perangkat yang spek-nya tinggi. yang termasuk dalam game ringan adalah game yang ada di smartphone atau facebook. Kedua, game online berkembang biasanya berasal dari social media seperti Facebook. Dengan adanya game di platform social media seperti Facebook, pengguna bisa mengundang atau mengajak temannya untuk mengunduh lalu memainkannya baik sendiri maupun bersama. Hal ini berdampak pada alur bisnis game online yaitu bermula dari aplikasi berbasis multimedia platform, social media, games, baru terakhir commerce. sebagai contoh aplikasi Line yang menyediakan fungsi messenger dengan emoticon yang lucu. Selain itu juga ada beberapa games yang terintegrasi. Untuk mendapatkan emoticon yang lebih banyak pengguna bisa melakukan dua cara, memainkan game dan mengundang teman atau membayar untuk bisa mengunduh emoticon. ketiga, seiring dengan berkembangnya game ringan berbasis social media, pengguna game online saat ini cenderung didominasi oleh anak berusia 12 ke bawah. karena game ringan biasanya juga simpel cara kerjanya. ibarat kata main game hanya dengan sekali pencet. tidak serumit game berat yang menuntut kemampuan berfikir.

Demikian sekilas pengetahuan yang saya dapat hari ini. Terima kasih Mas Eka atas obrolan dan datanya. Juga terima kasih mbak Yayuk yang sudah memberi kesempatan terlibat.

 

Referensi: DR. Ir. Didit Herawan, MBA (ed.). 2013. Profil Pengguna Internet Indonesia 2012. Jakarta: APJII

Media and The Indonesian Post-New Order Election

Introduction

The mass media constitute the blood of democracy. The mass media delivers all of information needed by any part of democracy. The content of media is not only a communication from government to citizens and from citizens to government, but also from media to citizens and government. Since the power of media in society, mass media was expected to become neutral, factual, and balance.

However, the ideal form of mass media toward democracy is debatable. Some people argue that media will never be neutral due to economic and political interest. Instead of telling the truth, mass media constructs the reality, determines what the important issue which may different from the factual reality.

This paper illuminates a relationship between mass media and politics in constructing the reality during 1999 and 2004 election in Indonesia.

The Role of Media in Democracy

One of the important rights that is recognized in democracy is the right to information. Information is the basic need for citizens to improve their quality of life. As stated in Universal Declaration of Human Right article 19, that “everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” (http://www.un.org/en/documents/udhr/).

Based on that declaration, the right to information has two meanings. They are right to know, the right to seek and gain information or ideas in order to improve of citizen’s life, and right to expression which means the right to have an opinion fearlessly through any media. (Siregar, 2008:1)  In fact, citizens need factual information to make a preference or argument as a public opinion (Keane, 1992). These two meanings of right to information is the material needed to build a public opinion, thus becoming a public policy in public sphere.

In the end of the twentieth century, democracy is in a risk-ridden society. Public opinions as an important matter of democracy are challenged by media monopoly. There are two main ideologies determine whom the media will side with. They are, commercialism which will lead media to produce a market-driven content, and authoritarianism that tends to support the status quo or the ruling class (Keane, 1992; McNair, 2000).

Furthermore, the increase of media technology and recent journalism activity prevail upon the political crisis in the public sphere. There are several trends that lead journalism into political crisis. First, political discourse becomes only a routine element of media. Since capitalism’s interest goes stronger, the banalities of media content become more common. Instead of giving a substantive political message, media inclines to become more instantaneous and sensational as infotainment. Second, a political information overload. The amount of information exposed in different media with the same information could make the audience be bored. Third, an utilizing of public relations technique or spin doctoring in political campaign. The other trends are elitism and “hyper-adversarialism” (McNair, 2000, p. 3-7).

However, in the term of journalism, media was deserved to be kept its freedom. As Meyer said that “ the journalism has been a major factor in keeping our politicians honest and our democracy working” (USA Today, Meyer’s emphasis).

Using Media on Political Campaign

Since its presence, media has played an important role in political life. Politicians use mass media to introduce their personality, ideas or political platform to their constituents. Laswellian defines politics as who gets what, when, how (Hamad, 2007). In other word, politics is about who has more power (channel) to persuade others what to think or what to do. Moreover, media is not only gives the factual information, but also constructs the reality.

Reality is socially constructed. Human create symbols of things to communicate among each other. Through a dialectical process in any media in the social world, human create a shared meaning about things, then it is called reality. Social construction of reality can be distinguished in three types of reality, that is, objective, symbolic and subjective reality. Through a holistic approach, which concerns both micro and macro levels of social life, the important role of mass media in constructing reality in social life can be understood (Adoni and Mane, 1984).

Based on a long historical media research, three theories which can be used to understand how media constructs the political reality on its audience’s mind. At least, there are three ways which can explain how media constructs the reality. First, media constructs by framing the news. Here, media packages the message from factual reality, emphasizes some facts, and hides others. Second, media constructs the reality by its coverage, usually called an agenda-setting function.  Agenda setting function can be proven by asking a question about who (political party and candidate) or what issues were the most published. Third, media constructs the reality by a language or political symbol. Language is the basic need of constructing the reality. Certain language style in newspapers indicates a certain meaning (Hamad, 2007, p. 6).

Media in The Post-New Order Indonesian General Election

In early 1998, Indonesia began a new life. The fall of Suharto regime brought a reformation in social, economic and political lives include elections. Since the reformation era, May 1998, the number of political party and mass media were rapidly increasing. A hundred new political parties were declared, but only 48 party verified to participate in the 1999 election. In addition, the spirit of partisan media was also increasing by that time (Hamad, 2007:11).

Through a critical discourse analysis (CDA) toward 9 political parties of the 1999 election news in 10 national newspaper, Hamad (2007) points out that those newspaper have their own orientation on certain political parties by labeling (p. 11). For instance, Golkar party was labeled as pro status quo, unfavorable since Golkar had done something wrong in the past. In contrast, PDI-P and PPP were labeled as big parties who fight against the new order regime (Hamad, 2004, p. 115).

Related to media coverage, Hamad (2007) compared how media (printed or electronic), constructed a political image of party between 1999 and 2004 election. In the size and the time of news, both printed and electronic media covered big parties, which have a great mass, such as PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN more than small parties. Yet, in quality and news direction, the coverage varied for each media.

In addition, a nongovernmental media watchdog and research group, the Institut Studi Arus Informasi (ISAI) monitoring indicates that during 1999 election, media gave more beneficial news coverage for Golkar party (Sudibyo, 2004). Sudibyo suspects there was a monopoly of information during the election process by big parties or media itself.

The monopoly of information occurred due to financial capability of party. For instance, during January – May 1999 before the election, Golkar spent 7.6 billion rupiah for advertising in mass media, PDI-P 5.8 billion rupiah, and PKB spent 2.3 billion rupiah (Sudibyo, 2004). Comparing with 1999 election, PDI-P spent 3.9 billion rupiah, Golkar 21,7 billion rupiah. In fact, those parties were included as big five majority in both 1999 and 2004 election.

Despite not many change happen in 2004 election, however some interesting fact emerged about media image and vote getting. Democratic Party (PD) and Welfare and Justice Party (PKS), as newcomers in the 1999 election, increased their vote in 2004. Indeed, PKS won the election in Jakarta, the capital city of Indonesia, then PD in the second place. The PKS won the election because Jakarta’s voters regarded, mostly through media, as a clean and caring party. In other hand, PD becomes more popular because of the personal popularity of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), the president from 2004 to the present (Sudibyo, 2004). SBY’s popularity, however, greatly increased after he resigned from Megawati’s cabinet. Further, his image was constructed by media as damaged by Megawati’s power, voters looked at SBY with sympathy.

Conclusion

The media construction of political reality allegedly affects the election winning. However, the mass media apparently has a great power to influence a public awareness and public opinion. Regarding the potential power of media, many parties involve the media in their campaign strategy. The media strategy seems to be promoted as the most used vote getter in the next election.

References

Adoni, H., & Mane, S. (1984). MEDIA AND THE SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY: Toward an integration of theory and research. Communication Research, 11(3), 323-340. Retrieved May 5, 2009, from Ohiolink Electronic Journal Center.

Hamad, I. (2007, December 3-4). Media dan Demokrasi di Asia Tenggara: Kasus Indonesia. ICONSEA2007. Retrieved May 5, 2009, from http://jati.um.edu.my/iconsea2007/download/paper/ibnuhamadb.pdf

________. (2004). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta: Granit

Keane, J. (1992). Democracy and the media–without foundations. Political Studies, 40, 116-129.

Meyer, P. (n.d.). Let’s not stop the presses. USA Today, Retrieved May 19, 2009, from Academic Search Complete database.

McNair, B. (2000). Journalism and Democracy: An Evaluation of the Political Public Sphere. London: Routledge. p. 204

Siregar, A. (2001, November 20). HAK PUBLIK MEMPEROLEH INFORMASI DAN KEBEBASAN PERS. In WordPress blog. Retrieved May 16, 2009, from http://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/08/hak-publik-dan-kebebasan-pers.pdf

Sudibyo, A. (2004, January 31). Media Televisi dan Pemilu 2004. Retrieved May 16, 2009, from http://forum.infoanda.com/viewtopic.php?f=3&t=1201

Beasiswa Kursus di Amerika INDONESIA ENGLISH LANGUAGE STUDY PROGRAM (IELSP)

Dear All,
berikut ini adalah informasi beasiswa yang sangat sayang jika dilewatkan. melalui program ini saya berhasil mewujudkan satu impian besar dalam hidup, studi keluar negeri tanpa biaya.
Terdengar seperti mimpi??
Ya, bukankah semua memang berawal dari mimpi?!
Apakah mimpi itu akan tetap jadi mimpi atau mewujud dalam kehidupan diri, hanya kita yang mampu menjawab.
Selamat berkompetisi !

PS alias Pesan Sponsor:
tolong info ini disampaikan kepada orang-orang di sekitar Anda.
Program ini terlaksana berkat kerjasama IIE dan IIEF yang didanai oleh U.S. Department of State.
We love all American Tax Payer (Lidia mode is ON)
ups salah ! untuk cohort 7 kali ini fundingnya U.S. Embassy. Enam Cohort sebelumnya memang US Dept. of State.

Aku Bermimpi, Aku Meyakini, Aku Mengalami
Maulin Ni’am
Grantee of IELSP Batch VI Ohio University
====================================

INDONESIA ENGLISH LANGUAGE STUDY PROGRAM (IELSP)
“Frequently Asked Questions”

1. Apakah IELSP itu?

Indonesia English Language Study Program adalah program beasiswa yang menawarkan kesempatan untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris di universitas-universitas di Amerika Serikat selama 8 (delapan) minggu.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris peserta, khususnya dalam English for Academic Purposes. Selain itu, peserta akan memiliki kesempatan untuk mempelajari secara langsung kebudayaan dan masyarakat Amerika Serikat karena peserta akan mengikuti program immersion dalam kelas internasional dimana mereka akan bergabung dengan peserta lain dari berbagai bangsa dan negara. Dalam program ini, peserta tidak hanya akan belajar Bahasa Inggris, namun juga akan mengikuti berbagai program kultural yang akan memberikan pengalaman yang sangat berharga.

2. Siapa yang berhak mendaftar?

IELSP terbuka untuk mereka yang berumur 19 – 24 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswa S1 minimal tahun ketiga (semester 5 keatas) di perguruan tinggi mana pun di Indonesia dari berbagai jurusan. Pendaftar juga harus memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL® baik International TOEFL® atau TOEFL® ITP minimal 450. Peserta terpilih juga harus bersedia untuk meninggalkan kuliah di tanah air selama 8 minggu karena akan mengikuti kursus intensif di Amerika Serikat selama waktu tersebut.

3. Apa saja persyaratannya?

– berumur 19 – 24 tahun, dan
– aktif sebagai mahasiswa S1 minimal tahun ketiga (semester 5 keatas) di perguruan tinggi manapun di seluruh Indonesia (BELUM DINYATAKAN LULUS/MENEMPUH SIDANG KELULUSAN)
– memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL® baik International TOEFL® atau TOEFL® ITP minimal 450 (bukan Prediction Test)
– memiliki prestasi akademik yang baik
– aktif dalam berbagai kegiatan atau organisasi
– memiliki komitmen penuh untuk segera kembali ke tanah air segera setelah program ini selesai
– tidak memiliki pengalaman belajar di Amerika Serikat atau negara lain selain Indonesia
– memiliki sifat-sifat: aktif, mandiri, bertanggung jawab, percaya diri dan berpikiran luas.
– Menguasai komputer

4. Bagaimana cara mendaftar?

Untuk mendaftar, dapat mengambil formulir di kantor Indonesian International Education Foundation (IIEF), Menara Imperium Lt. 28 Suite B, Jl. HR Rasuna Said Kav 1, Jakarta 12980. Formulir juga dapat di-download dari website IIEF di http://www.iief.or.id. Formulir boleh di fotokopi.

5. Dokumen apa saja yang harus disertakan dalam formulir pendaftaran?

Pendaftar harus melampirkan dokumen-dokumen berikut dalam formulir pendaftaran yang telah dilengkapi:

– 1 (satu) buah pasfoto berwarna ukuran 4×6
– 1 (satu) buah fotokopi Kartu Identitas (KTP)
– 1 (satu) buah surat keterangan resmi dari universitas bahwa yang bersangkutan masih aktif terdaftar di universitas tersebut
– transkrip nilai dari semester 1
– 1 (satu) buah fotokopi Ijazah SMA (tidak perlu diterjemahkan)
– 1 (satu) buah fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA (tidak perlu diterjemahkan)
– 1 (satu) buah Surat Referensi dari dosen di universitas – menggunakan form khusus yang terlampir dalam Formulir Pendaftaran. Form Referensi yang telah dilengkapi harap dimasukkan kedalam amplop tertutup dan disertakan bersama Formulir Pendaftaran yang telah dilengkapi. Surat Referensi dari Dosen Matakuliah Bahasa Inggris lebih baik.
– 1 (satu) buah fotokopi nilai TOEFL® (International TOEFL® atau TOEFL® ITP)

6. Formulir ditujukan ke mana?

Formulir yang telah dilengkapi dan disertai oleh dokumen persyaratan dialamatkan ke:

IELSP
Indonesian International Education Foundation (IIEF)
Menara Imperium Lt. 28 Suite B
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Kuningan Jakarta 12980

(harap menuliskan IELSP di sudut kiri atas amplop)

7. Kapan batas waktu pendaftaran?

Untuk Gelombang VII, formulir yang telah dilengkapi dan disertai oleh dokumen persyaratan harus diterima oleh IIEF paling lambat tanggal 12 November 2009.

8. Apakah saya harus sudah memiliki paspor dan visa Amerika Serikat sebelum mendaftar?

Seseorang tidak perlu sudah memiliki paspor dan visa Amerika Serikat untuk bisa mendaftar. Jika terpilih, peserta akan diberikan waktu untuk mengurus paspor. Visa Amerika Serikat akan diurus oleh IIEF sebelum keberangkatan. Perhatian: Penerima beasiswa dijadualkan untuk berangkat ke Amerika Serikat pada bulan Mei/Juni 2010. (catatan: keputusan hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat)

9. Apakah ada biaya tertentu yang harus saya bayar dalam program beasiswa ini?

Program ini merupakan beasiswa penuh, dan peserta tidak dipungut biaya apapun. Penerima beasiswa akan ditanggung seluruh biaya kecuali biaya pembuatan paspor.

10. Kemana saya harus bertanya untuk mendapatkan informasi?

Untuk informasi dapat menghubungi:

Indonesian International Education Foundation (IIEF)

Menara Imperium Lt. 28 Suite B

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Kuningan Jakarta 12980

Telp: 021 – 831 7330,Fax: 021 – 831 7331 (pada jam kerja)

Email: scholarship@iief.or.id

ini link formulirnya. http://www.iie.org/Source/IELSP_Application_Form_Cohort_7.pdf

Village Phone

Telepon Desa (Village Phone) dan Komunikasi Pembangunan : Sebuah Pelajaran dari Bangladesh

“The cell phone is the single most transformative technology for development.” (Jeffrey Sachs, economist and emerging market expert of Columbia University)

Komunikasi adalah kunci bagi keberhasilan pembangunan masyarakat. Kualitas komunikasi pembangunan ikut menentukan tercapainya tujuan pembangunan. Dengan komunikasi pembangunan yang tepat, niscaya terjalin hubungan sinergis antar elemen. Apalagi jika ditunjang dengan teknologi komunikasi dan informasi yang sudah berkembang sedemikian pesatnya. Dalam sejarah pembangunan Negara-negara di dunia, teknologi penyebaran informasi telah memberikan kontribusi dalam mempercepat proses difusi inovasi. Tidak hanya itu, teknologi informasi sebagai strategi pembangunan juga menjanjikan keuntungan dalam bentuk peningkatan produktivitas, kesejahteraan sosial dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat pedesaan.[1].

Tulisan ini bermaksud mengeksplor lebih jauh mengenai penggunaan teknologi baru, khususnya telepon dalam konteks komunikasi pembangunan. Dengan mengangkat program Grameen Village Phone (VP) yang terjadi di Bangladesh[2]. Program VP merupakan kasus unik dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi pedesaan. Keberhasilan program VP menarik perhatian praktisi pembangunan untuk mereplikasi program tersebut di negara-negara berkembang Afrika.

Program VP sukses dalam menyediakan akses telekomunikasi kepada lebih dari 45 persen dari seluruh desa di Bangladesh. Program VP tersebut dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan mikro (microfinance) kepada penduduk untuk memiliki perangkat mobile phone dan jaringan GrameenPhone, yang kemudian dioperasikan sebagai telepon berbayar atau wartel bagi warga lainnya.

Problematika Akses Telekomunikasi di Pedesaan

John et.al (2005) sepakat bahwa terdapat kesalahan persepsi tentang pelayanan akses telekomunikasi di Negara berkembang bahwa negara/daerah dengan kerapatan penduduk yang longgar, kepadatan penduduk yang rendah juga memiliki pasar potensial yang rendah pula. Kesalahan persepsi itu pula yang selama ini dianggap sebagai problem utama pembangunan dalam hal akses teknologi.

Lebih lanjut John menyebutkan problem utama tersebut adalah biaya infrastruktur yang sangat tinggi. Dari sudut pandang bisnis, investasi di bidang teknologi komunikasi membutuhkan dana besar dan waktu yang lama dalam pengembalian modal (return of investment). Terlebih lagi di negara yang tingkat kepadatan penduduknya rendah seperti di Bangladesh, hal yang tidak mungkin dilakukan secara logika ekonomi. Bagi operator pada umumnya, biaya untuk menyediakan akses telekomunikasi kepada pelanggan marjinal yang biasanya bertempat di pedesaan, jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di perkotaan.

Problem kedua adalah permintaan terhadap jasa layanan telekomunikasi di kalangan pelanggan marjinal selama ini dianggap terlalu rendah. Sehingga operator merasa kesulitan untuk menyediakan jasa tersebut sebagai operasi bisnis komersial.

Sementara riset mutakhir sebagaimana dirujuk John menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pasar marjinal memiliki prospek bagus bagi bisnis pada umumnya. Survey LIRNEasia terhadap penggunaan jasa telekomunikasi oleh komunitas di India dan Srilangka, menunjukkan bahwa 64 persen responden menghabiskan lebih dari 4 dollar Amerika per bulan untuk telekomunikasi. sementara penghasilan rata-rata mereka tak lebih dari 100 dolar per bulan. Bisa dikatakan mereka menghabiskan 4 persen dari pendapatan tiap bulan untuk kebutuhan telekomunikasi (ibid: 11).

Model bisnis yang dijalankan Grameen Telecom di Bangladesh terbukti berhasil dengan tingginya pemasukan yang diperoleh. Melalui wirausahawan lokal GT menyediakan satu telepon di tiap desa, sementara pelanggannya adalah seluruh anggota komunitas. Penghasilan yang didapat rata-rata $90 per bulan tiap desa di Bangladesh, salah satu Negara termiskin di dunia. Keberadaan akses telepon juga terbukti memberikan keuntungan yang tinggi bagi wirausahawan dan desa dalam bidang sosial dan ekonomi (Cohen, 2001).

Secara ekonomi, program VP memberi peluang kerja kepada masyarakat dengan menjadi wirausahawan yang melayani jasa telekomunikasi bagi individu dalam komunitas. Meskipun terkadang orang harus berjalan sejauh 1 hingga 2 kilometer untuk menggunakan jasa tersebut, tapi setidaknya itu bisa mengurangi pengeluaran bulanan mereka. Sebagai buruh pabrik yang jauh dari rumah, mereka bisa menghubungi keluarga di desa kapanpun mereka mau dan lembur di akhir minggu daripada harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam perjalanan hanya untuk bertemu dan berbincang bersama keluarga selama beberapa jam saja. Keesokan paginya, mereka harus kembali ke kota untuk bekerja kembali.

Dari aspek sosial, program VP dianggap telah berhasil meningkatkan posisi perempuan dalam komunitas mereka. VP menggunakan perempuan sebagai operator layanan telekomunikasi. Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bidang telekomunikasi dalam kehidupan mereka, secara tidak langsung meningkatkan status operator yang notabene adalah perempuan. Faktor operator yang dilakukan oleh perempuan ini juga menciptakan rasa nyaman bagi penduduk perempuan lainnya untuk menggunakan jasa telekomunikasi.

Sinergi Organisasi Triple Grameen

Belajar dari kesuksesan program VP harus pula memahami model program yang melibatkan tiga lembaga Grameen yaitu Grameen Bank (GB) yang mendirikan Grameen Telecom (GT) dan Grameen Phone (GP).

Grameen Telecom adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk menyediakan jasa telepon di pedesaan sebagai kegiatan ekonomi bagi nasabah Grameen Bank. Grameen Phone ltd. adalah organisasi profit hasil kerjasama dengan perusahaan Norwegia, Amerika dan Jepang yang menyediakan perangkat teknologi yang dibutuhkan nasabah seperti pesawat dan jaringan telekomunikasi. Sementara Grameen Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman lunak bagi nasabah untuk memulai usaha jasa telekomunikasi.

Grameen Telecom bertugas memandu secara teknis tentang bagaimana bisnis VP ini dilakukan. Setelah pihak bank memilih operator dan menyetujui pembiayaannya, GT bersama GB cabang untuk meningkatkan kapasitas anggota dengan memberikan pengetahuan di bidang literasi teknologi, perkreditan dan ketrampilan teknis bagaimana mengoperasikan bisnis VP tersebut. Setelah itu GT akan membelikan perangkat (simcard, battery, recharger, handset) dan lisensi jaringan yang disediakan oleh GP dengan pinjaman pembiayaan dari GB.

Selain memberikan pelatihan teknis, GT juga melakukan pendampingan kepada nasabah yang belum cukup pengalaman dalam berwirausaha. Misalnya dengan menyediakan informasi tentang tren penggunaan telepon dan kiat-kiat pemasaran yang dibutuhkan.

Sebagai program pembangunan, GrameenPhone diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin desa di Bangladesh. Program serupa dijalankan di Negara lain seperti Rwanda dan Uganda oleh MTN Afrika Selatan, dan di Filipina oleh Globe Telecom sebagai bentuk replikasi dari Bangladesh. Secara regular proyek tersebut selalu meminta masukan dari pioneer program, Grameen Foundation di Amerika Serikat (www.columbia.edu). Di samping berperan sebagai konsultan, Grameen Foundation juga telah menerbitkan panduan (Village Phone Direct Kit) yang dijual kepada lembaga microfinance di seluruh dunia.

Kesimpulan

Dari sekian banyak Negara berkembang, Bangladesh adalah salah satu yang termiskin. Contoh yang sempurna bentuk perekonomian Negara miskin dengan permasalahan struktural yang kompleks. Mulai dari rendahnya tingkat keuangan, produktivitas yang sangat rendah hingga korupsi. Kemiskinan struktural dan ancaman bencana alam menyebabkan semakin parahnya kondisi ekonomi dan lingkungan.

Program sambungan telepon masuk desa atau Village Phone memiliki dua tujuan utama yaitu mendorong kemajuan ekonomi dengan membantu individu dan efisiensi pendapatan bisnis melalui komunikasi, dan memberikan keuntungan bagi individu yang memiliki memiliki dan menjalankan wirausaha Village Phone baik secara ekonomi maupun sosial.

Keberhasilan program VP di Bangladesh yang diinisiasi oleh Grameen Bank diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan masyarakat desa. Program Village Phone selayaknya bisa dijadikan contoh bagi Negara lain baik sebagai model pembiayaan ekonomi rakyat, sebagai model bisnis maupun strategi pembangunan berbasis teknologi informasi. Dengan harapan tidak saja program village phone-nya saja yang direplikasi tetapi juga keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup.

Referensi

Cohen, Nevin. 2001. What works: Grameen Telecom’s Village Phones, A Digital Dividend Study. The World Resources Institute. Tersimpan di : http://www.digitaldividend.org/pdf/grameen.pdf

John, Malathy K. et.al. An Investigation of the Replicability of a Microfinance Approach to Extending Telecommunications Access to MarginalCustomers. Version 3.1, December 2005. Research Report by LIRNEasia. Tersimpan di : http://www.lirneasia.net/2005/12/ resarch-report-available-replicability-ofmicrofinance-approach-to-extending-telecommunications-access-to-marginalcustomers-the-grameen-approach/

World Resources Institute Digital Dividend on Rural Connectivity. Tersimpan di : http://www.digitaldividend.org/pdf/grameen.pdf

http://www.columbia.edu/itc/sipa/nelson/newmediadev/Business%20and%20economics.html


[1] World Resources Institute Digital Dividend – What Works: Grameen Telecom’s Village Phones.

Tersimpan di : http://www.digitaldividend.org/pdf/grameen.pdf

[2] Salah satu daerah termiskin di dunia. Sebagian besar penduduknya menjadi pekerja imigran.

Propaganda dalam Komunikasi Pembangunan

“Every day we are bombarded with one persuasive communication after another. These appeals persuade not through the give-and-take of argument and debate, but through the manipulation of symbols and of our most basic human emotions. For better or worse, ours is an age of propaganda.”

(Pratkanis and Aronson, 1992)

Propaganda adalah salah satu bentuk komunikasi yang diyakini memiliki daya ubah paling kuat. Perubahan besar dalam peradaban manusia beberapa diantaranya adalah hasil dari propaganda. Sayangnya keberhasilan propaganda justru menyebabkan orang menganggap propaganda sebagai sesuatu yang buruk, identik dengan perang dan teror.. Persepsi negatif tersebut muncul tak lain karena aktor yang menggunakannya semisal Hitler, Stalin, Mussolini atau Negara Jepang semasa perang dunia II. Padahal, sebagai teknik mempengaruhi, propaganda bisa digunakan untuk tujuan-tujuan sosial yang baik seperti upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan lain sebagainya.

Revolusi teknologi komunikasi dan informasi seperti saat ini membawa konsekuensi keberlimpahan informasi. Tiap orang dihadapkan pada ratusan pesan persuasif menyerbu dan berebut perhatian tiap menit dalam hidupnya. Oleh karena itu para pembuat pesan mencari cara untuk mempersingkat proses penyampaian pesan, jika memungkinkan dengan menggunakan jalan pintas mental (mental short-cut). Jalan pintas yang meretas cara berpikir rasional inilah yang disenangi oleh para propagandis. Melakukan agitasi emosi, menyebarkan ketakutan, memanipulasi fakta adalah beberapa cara yang sering digunakan dalam propaganda (www.propagandacritic.com).

Tulisan ini berupaya mengeksplorasi lebih jauh mengenai definisi atau konsep propaganda, ragam varian dan teknik propaganda. Tak lupa kami akan membahas propaganda dalam konteks komunikasi pembangunan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, kami coba melacak jejak penggunaan propaganda dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan di Indonesia.

Konsep Propaganda

Aktivitas propaganda sebenarnya telah lama dilakukan manusia. Pada abad ke 6 SM, bangsa Yunani telah mempraktekkan propaganda. Thales, sang filsuf pertama, berusaha menyatukan 12 kota di Ionia untuk menentang Persia dengan melakukan orasi. Aristoteles menyusun karya berjudul Rhetorika yang mengemukakan bahwa pendekatan berdasarkan emosi merupakan bagian teramat penting dalam berpidato atau meyakinkan orang (Djoenasih dan Sunarjo, 1982: 2). Meskipun tidak menyebut kata propaganda, budaya orasi dan retorika dapat dijadikan sebagai cikal bakal propaganda.

Istilah propaganda baru muncul pada abad 17 yang dicetuskan oleh Gereja Katolik Roma dalam penyebaran agama Nasrani. Pada waktu itu Paus membentuk Majelis Suci untuk Propaganda Agama (The Sacra Congregatio de Propaganda Fide) yang bertugas menjelajahi daerah dan memasuki pelosok untuk berkhotbah memuji keagungan Tuhan (ibid: 4). Sementara di Prancis, Napoleon menggunakan propaganda untuk kepentingan politiknya melalui sensor dan pengaturan ketat terhadap pers. Di bawah kekuasaannya, Napoleon menerbitkan surat kabar “Moniteur” yang berisi berita dari pemerintah berupa pujian dan keberhasilan pemerintahan Napoleon. Muncul istilah terkenal yaitu Presse d’etat untuk menyebut praktek pers Negara yang identik dengan pemutarbalikan fakta, kebenaran yang ditutupi atau informasi penting yang dihilangkan (ibid: 8). Sejarah selanjutnya mencatat penggunaan propaganda dalam berbagai aspek kehidupan seperti gerakan sosial, budaya, atau ekonomi melalui periklanan.

Sejak saat itu propaganda memiliki makna yang menyimpang jauh dari makna awalnya yang relijius. Beberapa presumsi buruk bahwa propaganda adalah:

Kebohongan atau dengan istilah halus, setengah benar

Lebih memainkan emosi daripada alas an logis

Trik kotor yang dirancang agar orang lain melakukan sesuatu yang mungkin tidak mereka lakukan

Hanya dilakukan oleh diktator

Hanya dilakukan pada masa perang oleh Negara demokrasi

Penyalahgunaan proses komunikasi

Meskipun masih selalu bisa diperdebatkan, definisi propaganda dirumuskan oleh beberapa ilmuwan yang antara lain Bruce L Smith dalam Encyclopedia Social Science menyebut sebagai “manipulasi relatif secara sengaja dengan menggunakan simbol (kata-kata, sikap, bendera, citra, monumen atau musik) terhadap pikiran atau tindakan orang lain dengan sasaran terhadap kepercayaan, nilai dan perilakunya” (www.scribd.com).

Senada dengan definisi di atas, Garth S. Jowett and Victoria O’Donnell  (2006) menulis Propaganda and Persuasion yang merumuskan propaganda sebagai usaha sistematis yang disengaja untuk membentuk persepsi, manipulasi kognitif, dan mengarahkan perilaku untuk memperoleh tanggapan sesuai harapan propagandis.

Philip M Taylor dari The Institute of Communication Studies, Universitas Leeds, Kanada , menjelaskan bahwa propaganda adalah a process of persuasion which utilises any available means (media) to persuade people (target audiences) to think and/or behave in a manner desired by the source in order to benefit the interests of that source, either directly or indirectly” (ics.leeds.ac.uk). Definisi tersebut, lanjut Taylor, tidak memasukkan kemungkinan bahwa target propaganda mungkin juga mendapatkan keuntungan/manfaat dari aktivitas propaganda tersebut.

Berkaitan dengan pihak yang menerima profit dari propaganda, Roger Brown dalam Severin & Tankard (2005) menegaskan bahwa faktor penerima profit adalah batas pemisah antara propaganda dan persuasi. Ketika sebuah tindakan yang dihasilkan dari pesan persuasif menguntungkan sumbernya tetapi tidak menguntungkan penerimanya disebut sebagai propaganda. Sedangkan ketika pesan tersebut menguntungkan keduanya merupakan pesan persuasif.

Dalam pemikiran yang lebih jernih, propaganda akan lebih baik jika dimaknai sebagai proses komunikasi/persuasi antara pengirim dan penerima pesan. Sebagai teknik komunikasi, ia seharusnya bebas nilai alias netral. Penilaian baik-buruk atas propaganda dikembalikan pada tujuan/niat dari propagandis bukan pada proses dan hasilnya. Meskipun sebenarnya perdebatan mengenai hal tersebut kurang bermanfaat untuk dilanjutkan. Lebih tepat kiranya jika perdebatan difokuskan pada efektif atau tidak efektifnya aktivitas propaganda. Karena kesuksesan propaganda sangat tergantung pada kredibiltas yang meliputi isi dan sumber pesan.

Model, Ragam dan Teknik Propaganda

Setidaknya terdapat dua model propaganda yang telah kita kenal. Pertama model otoritarian/totalitarian dengan ciri menggunakan pemaksaan atau kekuatan untuk mendukung persuasi, memiliki sensor informasi yang ketat dan pesan propaganda menyebar dalam tiap aspek kehidupan sosial yang diulang-ulang (repetisi) tak peduli benar atau salah.

Entah kebetulan atau tidak, praktek propaganda otoritarian secara apik dicontohkan oleh para pemimpin diktator, terlebih pada masa perang dunia II. Sebut saja Hitler di Jerman dengan propaganda anti-semit dan Jepang di Asia dengan Dai-Nippon.

Kedua yaitu model demokrasi. Meskipun suatu negara menganut paham demokrasi bukan berarti negara membiarkan suatu isu berkembang bebas di antara warga negara. Sebagai penanggung jawab atas arah kemajuan masyarakat, negara perlu melakukan persuasi kepada warganya untuk mendukung langkah kebijakan menuju tercapainya tujuan pemerintah. Salah satu caranya dengan propaganda ala demokrasi. Yang membedakan dengan model otoritarian adalah adanya konsensus yang diperoleh melalui persuasi, sesedikit mungkin sensor, cenderung menggunakan berita (news), berbasis pada isu. Cara-cara tersebut dilakukan sebagai strategi membentuk mind-set warga tentang kebenaran, dikenal juga dengan istilah the strategy of truth.

Dilihat dari sumber dan muatan pesan, propaganda dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Pertama white propaganda, umumnya berasal dari sumber yang diketahui secara terbuka dan memiliki karakteristik persuasi yang lebih gentle. misalnya dengan memakai standar teknik public relations atau presentasi satu pihak tentang gagasan kelompok. Kedua black propaganda, yaitu propaganda yang teridentifikasi berasal dari satu sumber, padahal sebenarnya berasal dari sumber lainnya. Pada umumnya digunakan untuk menyamarkan sumber propaganda yang sebenarnya, entah itu dari negara musuh atau organisasi dengan citra negatif. Ketiga grey propaganda, adalah propaganda tanpa menyebutkan sumber yang jelas. Penggunaan grey propaganda seringkali ditujukan agar pihak lawan mempercayai isu bohong yang disebarkan. Misalnya untuk membuat orang mempercayai A, maka seseorang menegeluarkan propaganda abu-abu tentang B, sebagai lawan dari A. Tahap selanjutnya, dimunculkan argumen-argumen yang meragukan kebenaran atau kredibilitas B. sehingga musuh akan berasumsi bahwa A adalah benar.

Teknik persuasi yang berdasar pada kajian psikologi sosial seringkali digunakan untuk menggeneralisir teknik propaganda. Sebagian besar teknik tersebut dapat dikatakan berada pada penggunaan logika yang keliru (logical fallacies), karena para propagandis berargumen bahwa terkadang teknik persuasi yang meyakinkan, tidak cukup valid.

Aktivitas penyebaran informasi dikatakan pesan propaganda jika menggunakan metode atau teknik propaganda pula. Sehingga untuk mengidentifikasi apakah sebuah pesan merupakan propaganda atau bentuk lain persuasi bisa diketahui dari metode penyampaian pesan yang digunakan. Secara umum ada 3 metode yang dilakukan dalam propaganda yaitu

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>Metode Koersif, sebuah komunikasi dengan cara menimbulkan rasa ketakutan bagi komunikan agar secara tidak sadar bertindak sesuai keinginan komunikator

2. Metode Persuasif, sebuah komunikasi dengan cara menimbulkan rasa kemauan secara sukarela bagi komunikan agar secara tidak sadar dengan seketika dapat bertindak sesuai dengan keinginan komunikator

3. Metode Pervasif, sebuah komunikasi dengan cara menyebar luaskan pesan serta dilakukan secara terus menerus/berulang-ulang kepada komunikan sehingga melakukan imitasi atau menjadi bagian dari yang diinginkan oleh komunikator

Sementara itu ada sekitar 30 teknik propaganda yang pernah digunakan. Namun tidak semua teknik tersebut akan dijelaskan dalam tulisan ini. Karena beberapa teknik propaganda ada yang mirip satu sama lain, termasuk dalam metode atau memang sudah jarang digunakan. Berikut adalah beberapa teknik yang lazim digunakan

1. Pemberian julukan (Name calling) adalah penggunaan julukan untuk menjatuhkan seseorang, istilah, atau ideologi dengan memberinya arti negatif.

2. Parade dangdut (Bandwagon) adalah penyampaian pesan yang memiliki implikasi bahwa sebuah pernyataan atau produk diinginkan oleh banyak orang atau mempunyai dukungan luas.

3. Teknik transfer adalah suatu teknik propaganda dimana orang, produk, atau organisasi diasosiasikan dengan sesuatu yang mempunyai kredibilitas baik/ buruk.

4. Tebang pilih (Card stacking) adalah suatu teknik pemilihan fakta dan data untuk membangun kasus dimana yang terlihat hanya satu sisi suatu isyu saja, sementara fakta yang lain tidak diperlihatkan.

5. Penyamarataan yang berkilap (Glittering generalities) adalah teknik dimana sebuah ide, misi, atau produk diasosiasikan dengan hal baik seperti kebebasan, keadilan, dan demokrasi.

6. Manusia biasa (Plain folks) adalah salah satu teknik propaganda yang menggunakan pendekatan yang digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya rendah hati dan empati dengan penduduk pada umumnya.

7. Kesaksian (testimonial) adalah salah satu teknik propaganda yang paling umum digunakan dimana ditampilkan seseorang yang untuk bersaksi dengan tujuan mempromosikan produk tertentu, terkadang dalam kesaksiannya orang yang sama menjelek-jelekkan produk yang lain (wikipedia.or.id)

Propaganda Dalam Iklan Pajak

Dalam usaha peningkatan pendapatan negara dalam sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dengan gencar mengumandangkan iklan layanan masayarat. Berbagai jenis iklan pun muncul, baik iklan yang secara langsung mengajak untuk pembayaran pajak, atau iklan yang mengajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang pada akhirnya tetap memaksa masyarakat untuk membayar pajak. Proses ajakan ini jika dianalisa melalui perspektif persuasi dalam komunikasi massa, sebagaimana diungkapkan Lasswell, dikategorikan sebagai bentuk propaganda pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pajak melalui media iklan.

Pada tahun 2007 dimunculkan kembali isu-isu nasionalisme melalui film Naga Bonar Jadi 2 yang digarap oleh Deddy Mizwar, salah satu aktor kawakan Indonesia. Mengikuti konteks dunia hiburan dalam teknik periklanan dimana pesan harus bersifat general dan diterima secara gampang oleh segmennya maka digunakan tagline yang sama dengan kalimat “ajaib” karakter Naga Bonar. Kalimat “Apa Kata Dunia ?”, yang dipopulerkan kembali oleh Deddy Mizawar dalam Naga Bonar Jadi 2, digunakan pula oleh iklan pajak sebagai kalimat populis.

Kalimat lain yang menjadi tagline dalam iklan pajak tersebut ialah “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”. Sepintas kalimat tersebut tidak terlalu aneh, tetapi ketika diangkat dalam ranah semiotika bahasa maka pesan tersebut memberikan kesan pemaksaan bagi masyarakat atas pajak. Kemudian “…, Awasi Penggunaannya”, menjadi sangat bias dalam kodifikasinya. Timbul pertanyaan, Bagaimana masyarakat bisa mengawasi penggunaan pajak ? Pertanyaan tersebut tentu merupakan pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab oleh iklan pajak. Padahal Dirjen Pajak sendiri tidak pernah secara transparan menginformasikan kemana pendapatan pajaknya yang riil dan juga kemana perginya uang hasil pajak tersebut.

Komponen-komponen yang berada dalam iklan ini, sarat dengan nilai-nilai propagada terutama memanfaatkan teknik propaganda yang pernah diungkapkan oleh Alfred McClung Lee dan Elizabet Brient Lee (1993) dalam buku yang berjudul The Fine art of Propaganda.

Iklan Cetak

Secara general, iklan pajak yang ditelurkan oleh Dirjen Pajak mencakup 2 hal yaitu iklan pembayaran pajak secara langsung dan pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dalam iklannya baik iklan media cetak ataupun tv, kedua konsep tersebut menggunakan tagline yang sama “Apa kata dunia ?” dan “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya”. Kedua konsep iklan tersebut digarap secara visual yang sederhana dengan pemanfaatan model “kerakyatan/ orang biasa” dengan dominasi warna biru dan kalimat ajakan/informasi.

1. Iklan Pajak NPWP

Ketika memandang karakter dalam iklan tersebut, mengingatkan terhadap iklan NPWP versi televisi yang bercerita tentang seorang mertua yang memerintahkan calon menantunya untuk memiliki NPWP agar bisa menikahi anaknya. Dalam iklan berdurasi 30 detik tersebut, sang mertua sangat memandang prestice adanya NPWP.

Kalimat tagline yang digunakan ialah “Apa Kata Dunia” dan “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya” sebagai second tagline. Sedangkan kalimat informasi yang diusung dalam kategori iklan pajak NPWP ini ialah “Punya Penghasilan, Tapi Tak Punya NPWP”, dengan penegasan 2 kata yaitu Penghasilan dan NPWP. Iklan ini menciptakan representasi bahwa Penghasilan = NPWP tanpa menjelaskan makna NPWP dan keuntungan dari kepemilikan NPWP itu sendiri.

2. Iklan Membayar Pajak

Konsep visual yang sama dengan iklan NPWP, dimana ditampilkan seseorang dengan konsep struktur sosial tertentu sebagai karakternya. Propaganda yang terjadi ialah mereka yang tampak berada pada struktur sosial kalangan atas (dengan melihat indentifikasi secara fasion) memerintahkan bawahannya untuk membayar pajak (dengan visualisasi ekspresi yang sinis). Hal ini memberikan kesan bahwa kalangan bawahlah yang tidak taat untuk membayar pajak. Sedangkan kalangan atas dianggap “jauh” lebih taat pajak karena mampu memerintahkan orang lain untuk membayar pajak.

Dalam bidang tekstual, masih dimanfaatkan “Apa Kata Dunia” dan second tagline “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya” sebagai senjata utama. Kalimat sindiran “mau fasilitasnya tapi tak mau bayar pajaknya…” merupakan wujud dari teknik testimonial dalam propaganda. Sama dengan kalimat dalam iklan NPWP “Punya Penghasilan, Tapi Tak Punya NPWP”.

Lee mengugkap bahwa Testimonial propaganda merupakan pemberian kesempatan pada orang-orang yang mengagumi atau membenci untuk mengatakan bahwa sebuah gagasan atau program atau produk atau seseorang baik atau buruk. (Severin & Tankard, 2005: 138). Sederhananya tujuan testimonial adalah untuk menguatkan pengalaman, otoritas dan rasa hormat seseorang dan menggunakannya untuk mempromosikan sebuah produk atau hal. Testimonial memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat terhadap emosi daripada terhadap logika, karena testimonial sejatinya memberikan pembenaran yang lemah atas suatu produk atau tindakan. Mengutip pernyataan dalam http://akur-stbajia.blogspot.com/2008/05/seni-propaganda-7-taktik-untuk.html yang bersumber dari http://www.fundkitchen.com tentang aplikasi ringkas propaganda:

‘The Times said,’ ‘John L. Lewis said…,’ ‘Herbert Hoover said…’, ‘The President said…’, ‘My doctor said…,’ ‘Our minister said…’ Some of these Testimonials may merely give greater emphasis to a legitimate and accurate idea, a fair use of the device; others, however, may represent the sugar-coating of a distortion, a falsehood, a misunderstood notion, an anti-social suggestion…»”

Ketika kalimat–kalimat tersebut dihubungkan dengan karakter yang mewakili visualisasi strukur sosial tertentu memberikan repreentasi propagandis dimana seseorang yang dianggap “kalangan atas” taat membayar pajak memaksakan audience untuk berpikir “Atasan saya bilang, mau fasilitasnya tapi tak mau bayar pajaknya… Apa Kata Dunia ?”.

Kembali kepada konsep iklan pajak secara keseluruhan. Dengan melihat visualisasi karakter yang diangkat oleh media iklan tersebut maka terlihat bahwa mereka merupakan orang biasa dan “bagian dari masyarakat”. Berdasar pada konsep ini, maka iklan tersebut telah memanfaatkan teknik Plain Folks dalam propaganda. Lee dan Lee dalam Severin & Tankard menjelaskan bahwa Plain Folks merupakan metode yang dipakai oleh pembicara dalam upayanya meyakinkan audience bahwa dia dan gagasan-gagasannya adalah bagus karena mereka merupakan “bagian dari rakyat”, “rakyat yang lugu” (ibid: 139).

Pada konsepsi tekstual, kalimat “Apa Kata Dunia ?” tidak hanya berfungsi sebagai pemanis ataupun sindiran bagi audience. Tetapi secara propagandis, pemerintah memaksakan isu-isu nasionalisme dalam bidang pajak. Seperti diungkap sebelumnya bahwa kalimat tersebut dipopulerkan oleh film Naga Bonar yang sarat akan nilai nasionalisme dan kepahlawanan maka pemerintah mengajak masyarakat untuk bersifat nasionalis dengan membayar pajak. Sayangnya dengan mncermati berbagai komponen iklan yang ada, “korban/target” pajak dari pemerintah adalah kalangan masyarakat bawah yang notabene telah membayar pajak secara langsung melalui PPN. Sedang pengusaha kelas kakap dengan segala cara beusaha memanipulasi (menekan) pengeluaran untuk pajak.

Referensi

Jowett, Garth S. and Victoria O’Donnell. 2006. Propaganda and Persuasion 4th edition. Thousand Oaks: CA: Sage

Pratkanis, Anthony & Elliot Aronson. 1992. Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. New York: W.H. Freeman and Company.

Severin, Werner J & Tankard, James W. 2005. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa Edisi Kelima. Jakarta: Kencana.

Sunarjo, Djoenasih S dan Sunarjo. 1982. Mengenal Propaganda. Yogyakarta: Liberty.

http://www.propagandacritic.com/articles/intro.why.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Propaganda

http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&folder=25&paper=48

http://www.scribd.com/doc/425798/Definisi-Propaganda.

Rostovian Take-Off Model : Summary of Summary

Adalah Walt Whitman Rostow, orang yang memperkenalkan teori pertumbuhan ekonomi tahapan linear. Tahapan pertumbuhan ini dikenal sebagai model pembangunan lepas landas Rostow (rostovian take-off model). Mengacu pada teori ini, perubahan dari kondisi terbelakang (underdeveloped) menjadi maju (developed) dapat dicapai oleh semua negara dengan melalui lima tahapan Sebelum suatu negara berkembang menjadi negara maju, harus dilalui suatu tahap yang disebut tahap tinggal landas (take off). Teori ini menyarankan agar negara-negara sedang berkembang (developing country) tinggal mengikuti saja seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk tinggal landas, sehingga pada gilirannya akan berkembang menjadi negara maju (julissarwritting.blogspot.com).

Kelima tahapan tersebut yaitu masyarakat tradisional, pra-kondisi untuk lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan zaman konsumsi massa tinggi. Kelima tahap pertumbuhan tersebut berlangsung secara linear. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pembangunan yaitu investasi, konsumsi dan tren sosial dalam tingkatan masing-masing. Lanjutkan membaca “Rostovian Take-Off Model : Summary of Summary”